BERAU – Lambannya proses perizinan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C tidak hanya menghambat aktivitas usaha, tetapi berpotensi menahan penerimaan daerah dari sektor pajak. Pemerintah Kabupaten Berau kini mendorong percepatan proses perizinan tersebut. Langkah ini dilakukan setelah muncul keluhan dari sejumlah sopir truk terkait sulit dan lamanya proses izin usaha galian C.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan persoalan tersebut telah dikoordinasikan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemkab terus memfasilitasi agar proses di tingkat yang berwenang dapat segera dituntaskan.
“Proses perizinannya memang cukup panjang karena kewenangannya bukan di pemerintah kabupaten. Tetapi kita terus berkoordinasi agar ada percepatan,” ujar Muhammad Said saat wawancara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemkab Berau tidak tinggal diam. Fasilitasi telah dilakukan melalui Asisten II Sekretariat Daerah. Sementara Dinas ESDM berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu mempercepat penerbitan izin.
“Kita berharap prosesnya segera selesai sehingga kegiatan usaha bisa berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Persoalan perizinan ini juga berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. Material seperti tanah urug, pasir, dan sirtu merupakan objek pajak MBLB yang dapat menjadi sumber penerimaan bagi daerah apabila kegiatan usahanya telah memiliki izin.
“Kalau tidak ada izin, pajak MBLB juga tidak bisa dipungut. Artinya ada potensi pendapatan daerah yang tidak masuk,” jelasnya.
Pemkab Berau menilai percepatan perizinan penting untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kegiatan pengambilan material tetap berjalan secara legal dan sesuai aturan.
“Selain mendukung aktivitas ekonomi, legalitas usaha galian C juga dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan material pembangunan di Berau tetap tersedia,” ucap dia.
Pemkab berharap koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan instansi teknis dapat segera menghasilkan solusi sehingga proses perizinan tidak berlarut-larut dan potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan. (ar/gs/adv)
