SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda. Forum itu sebagai upaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat menyukseskan pendataan.
Dalam forum tersebut, pelaku usaha diimbau memberikan data secara jujur karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu, menjelaskan Sensus Ekonomi memiliki fungsi layaknya medical check up bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha.
“Sensus Ekonomi ini adalah gambaran seperti medical check up untuk ekonomi bangsa, ekonomi Indonesia. Kalau kita melakukan medical check up, tentu harus jujur menyampaikan kondisi sebenarnya agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Begitu juga dalam Sensus Ekonomi, masyarakat harus menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Dia mengatakan, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi akan menjadi landasan pemerintah menyusun berbagai kebijakan. Mulai pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi hingga mendorong investasi. Karena itu, pelaku usaha jangan sampai memberikan informasi keliru.
“Kalau data yang kita kumpulkan tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, maka intervensi kebijakannya juga bisa salah. Karena itu kami mengharapkan seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Trophy mengungkapkan Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang masuk dalam 10 besar penyumbang PDRB nasional. “Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi yang menyumbang sekitar 64 persen terhadap total perekonomian daerah,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai FGD tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia optimistis pelaksanaan pendataan di Kalimantan Timur berjalan sesuai target meski masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi.
“Kita berharap masyarakat tidak lagi memiliki kekhawatiran ketika memberikan data. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan justru akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk investasi, pengembangan usaha maupun program pemerintah lainnya,” tegasnya.
Menurut Hetifah, pengalaman dari sensus-sensus sebelumnya membuktikan bahwa data statistik yang akurat mampu melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan terkini.
“Dengan data yang akurat, kita akan memiliki basis informasi yang dapat dipercaya. Dari situlah pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur,” pungkasnya. (nul)
