SAMARINDA — Krisis tenaga pengajar di Kota Samarinda diperkirakan semakin membesar hingga akhir tahun 2026. DPRD Kota Samarinda mengungkapkan, jumlah kekurangan guru yang saat ini sudah menembus lebih dari 500 orang berpotensi meningkat hingga mencapai 765 tenaga pengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan tersebut mulai dirasakan di banyak sekolah, terutama dalam pemenuhan tenaga pengajar untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Menurutnya, kebutuhan guru terus bertambah seiring adanya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, sementara proses penambahan guru baru belum berjalan maksimal.
“Data sementara sekarang sudah lebih dari 500 guru yang kurang. Kalau dihitung sampai akhir Desember, angkanya bisa mencapai sekitar 765 tenaga pengajar,” kata Novan, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah karena ruang untuk merekrut tenaga pengajar baru sangat terbatas. Kebijakan penghentian perekrutan tenaga non-ASN membuat sekolah tidak lagi leluasa mencari tambahan guru seperti sebelumnya.
Sementara itu, penambahan melalui jalur CPNS juga belum dapat langsung menutupi kebutuhan yang ada. Meski sekitar 260 formasi telah tersedia, proses administrasi dan tahapan pengangkatan membuat para calon guru belum bisa segera ditempatkan di sekolah.
“Formasi memang sudah ada sekitar 260 orang, tetapi mereka belum bisa langsung turun mengajar karena masih harus menjalani proses administrasi dan tahapan lainnya,” ujarnya.
Akibat kekurangan tersebut, sejumlah sekolah akhirnya menggunakan skema pembiayaan melalui dana BOSDA untuk merekrut tenaga pengajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan normal.
Namun, menurut Novan, mekanisme itu juga memiliki keterbatasan. Aturan penggunaan BOSDA hanya memperbolehkan alokasi maksimal 20 persen untuk pembayaran honor tenaga pengajar, sehingga gaji yang diterima dinilai masih sangat rendah.
“Kalau mengandalkan BOSDA, honor yang diterima guru kadang hanya ratusan ribu rupiah. Ini jelas belum ideal untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik,” tegasnya.
Novan berharap persoalan kekurangan guru ini segera menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk segera diberikan solusi terkait permasalahan ini.
“Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pendidikan dan efektivitas pembelajaran di sekolah-sekolah Samarinda nantinya,” tutup Novan. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
