SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah mulai mengupas capaian pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Fokus diarahkan pada sejauh mana angka-angka yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga tingkat pengangguran menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Menurutnya, ketiga sektor besar yakni pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan tidak cukup dinilai dari capaian angka semata, tetapi harus dilihat dampaknya secara langsung.
“Kita ingin memastikan apakah angka-angka itu benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Jangan hanya terlihat baik secara statistik,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Dalam dokumen LKPJ, capaian IPM Samarinda dilaporkan cukup tinggi, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Namun, Pansus memilih untuk tidak langsung menerima klaim tersebut dan melakukan penelusuran lebih dalam bersama OPD terkait.
Pendalaman dilakukan dengan menelusuri program-program yang dijalankan di masing-masing sektor. Di bidang pendidikan, misalnya, Pansus menilai apakah intervensi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas belajar. Sementara di sektor kesehatan, yang ditelaah adalah efektivitas layanan yang dirasakan masyarakat.
Adapun di bidang ketenagakerjaan, perhatian tertuju pada penurunan angka pengangguran. Pansus mencoba memastikan apakah penurunan tersebut disebabkan oleh terserapnya tenaga kerja secara formal, atau justru karena pergeseran ke sektor informal.
“Ini yang perlu kita cermati. Jangan sampai terlihat turun, tapi ternyata banyak yang beralih ke pekerjaan tidak tetap,” jelasnya.
Abdul Rohim menegaskan pentingnya membaca angka secara kritis agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Ia mengingatkan bahwa capaian tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hasil di lapangan.
“Angka bisa terlihat bagus, tapi belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu yang sedang kita dalami,” katanya.
Selain itu, Pansus juga menemukan bahwa peningkatan sejumlah indikator SDM dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Meski target tahunan tercapai, laju kenaikannya dinilai belum signifikan.
“Secara capaian memang terpenuhi, tapi kalau dilihat dari tahun ke tahun, kenaikannya kecil. Ini yang akan kita telusuri lebih lanjut,” ungkapnya.
Dalam analisisnya, Pansus juga membandingkan capaian Samarinda dengan daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal berbeda. Dengan APBD yang relatif besar, efektivitas program menjadi sorotan tersendiri.
“Kita punya kemampuan anggaran yang cukup besar. Kalau daerah lain dengan anggaran lebih kecil bisa mencapai hasil yang sama atau lebih baik, tentu ini perlu kita evaluasi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung penggunaan indikator berbasis persepsi, seperti survei kepuasan, yang dinilai belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau berbasis persepsi, hasilnya bisa tinggi. Tapi kita harus lihat apakah itu benar-benar sesuai dengan kenyataan,” ujarnya.
Saat ini, seluruh pembahasan masih berada dalam tahap verifikasi dan pengumpulan data. Pansus LKPJ belum mengambil kesimpulan dan akan terus melakukan pendalaman, termasuk melalui pengecekan lapangan.
“Nanti di akhir masa kerja pansus baru kita simpulkan, apakah capaian ini benar-benar berdampak atau hanya sebatas angka,” tutupnya. (gs/ah/ADV)
Penulis: Annisa Hidayah
