SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari PKS Nursobah menyampaikan 10 bukti respek terhadap rencana pembangunan Samarinda dibawah kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Hal itu disampaikan Nursobah usai menghadiri peresmian Gedung Puskesmas Jalan Juanda, Samarinda Ulu oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Selasa (7/2/2023).
Pertama, kata dia, digitalisasi layanan Puskesmas. “Bagus dan harus. Sebagai Kota Pusat Peradaban memang harus menjadi pelopor inspirasi di Kaltim, Indonesia dan dunia,” kata dia.
Kedua, lanjut dia, digitalisasi e-parking bentuk keseriusan dalam penerapan bulan Maret di Samarinda. Ketiga, Rp5 triliun angka optimis APBD Samarimda tertinggi kedua setelah Kutai Kartanegara. Keempat, Samarinda Kota Jasa harus diperkuat dengan desain layanan kota digital yang “smart”.
Kelima, tambah dia, adalah sebuah ketegasan. “Kata kunci pembangunan yang tak saya dengar 20 tahun sebelumnya. Sekarang, mulai diterapkan. ‘No choice and equality’,” tandas dia,
Selanjutnya keenam, kata dia, setelah banjir dikendalikan dan terus dituntaskan, maka mesti beranjak pada penguatan program lain yang perlu akselerasi di Samarinda. Ketujuh, bagusi semua layanan kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga menaikkan RSUD I.A. Moeis menjadi RS International. “Sangat kompetitif dan menantang,” ujar dia.
Kemudian kedelapan, lanjut dia, moderasi semua layanan digital adalah keharusan untuk mengawal arah pembangunan yang “on the right track”. Kesembilan, memuluskan semua jalan di Samarinda dan jalan masuknya adalah opsi keren dan brilian, agar mobilitas dari dan ke Samarinda cepat dan nyaman tanpa lubang dan kerusakan sedikitpun jalan raya layaknya ruas jalan Jakarta dan Singapore.
Terakhir kesepuluh, Rp50 milyar alokasi untuk lampu jalan tahun 2023 dan perubahan adalah opsi strategis menjadikan malam hari bak suasana petang dan siang jika memasuki Ibukota Kaltim. “Dari acara kemarin (peresmian Puskesmas Juanda,red), saya membaca semangat kepala daerah Samarinda sangat open dan cukup jelas juga fasih bicara pembangunan dan rencana-rencananya,” ungkap Nursobah.
Menurut dia, Kota Samarinda memang harus jadi pilot project pembangunan Kaltim. “Samarinda bisa men-drive IKN untuk standar kiblat pembangunan. Jika IKN full support nasional via APBN, maka Samarinda bisa memainkan alokasi semua pemilik kepentingan pusat dan daerah. Sambil membetot semua pemilik anggaran ke Kaltim. Khususnya anggaran untuk membangun Samarinda,” tandas dia. (ADV)
