SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal merekomendasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan gerakan masif melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).
“Karena kondisi ini masyarakat terbiasa membawa handphone. Mungkin saja bisa lupa membawa KTP. Kalau lupa, bisa dibuka di digital. Termasuk dengan dokumen kartu keluarga, NPWP, BPJS, termasuk juga Covid-19, akhirnya bisa diakses. Intinya mengakses data semakin mudah,” papar Joha.
Sebagai representasi wakil rakyat, dia akan membantu pemerintah melakukan sosialisasi IKD ke konstituennya saat reses. Diharapkan kinerja Disdukcapil Samarinda benar-benar diperhatikan pemerintah. “Apalagi kalau itu bisa mendapatkan, paling tidak penghargaan,” harap Joha.
Sebelumnya, Sekretaris Disdukcapil Samarinda, HM Subkhan menjelaskan saat melakukan hearing, pertemuan tersebut juga mensosialisasikan program turunan dari Pemerintah Pusat. Yakni penggunaan aplikasi IKD untuk masyarakat.
“Aplikasinya seperti yang sudah-sudah, ini di dalamnya memuat data KTP, kartu keluarga (KK), dan ada data data yang sudah ngelink dengan kementerian, misalnya BPJS, informasi Covid-19, kemudian dari BKN ada kartu ASN, sampai kartu pemilih juga,” jelas Subkhan.
IKD merupakan aplikasi digital yang dapat diunduh seluruh masyarakat. Tak hanya berupa kumpulan satu data, IKD nantinya akan terus berkembang karena bakal disinkronkan dengan sejumlah pelayanan publik yang lain. (ADV)
