TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser membuka pintu seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi membangun bisnis sektor apapun di Kabupaten Paser.
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana menuturkan pemerintah daerah tidak akan bisa sendiri untuk melakukan pembangunan, perlu bantuan dari pihak swasta. Jika pun bisa sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama agar semua.
“Pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah, jika pun ada sangat lambat, perlu bantuan swasta,” tutur Adi, kemarin.
Pemkab Paser, secara tegas memberikan karpet merah bagi siapapun yang akan berinvestasi, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Seperti PT Jasa Tambang Nusantara (JTN) di Kecamatan Long Ikis. Diharapkan masyarakat di lingkar tambang dapat merasakan dampak positif langsung kehadiran perusahaan tersebut. Mulai dari penerimaan tenaga kerja hingga efek ekonomi lainnya.
Manager Humas PT JTN Muhammad Azmi Azzaki menyebutkan pada 2023 pihaknya akan menyerahkan hak desa yang merupakan program pengembangan masyarakat (PPM) berupa tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ke enam desa. Meliputi Desa Jemparing, Krayan Sentosa, Krayan Makmur, Bukit Seloka, Teluk Waru dan Muara Adang
“Ini bentuk tanggungjawab kami memberikan hak kepada desa yang berada di kawasan tambang,” tandasnya.
Meski demikian, pihak perusahaan tetap akan membantu kegiatan pengembangan masyarakat seperti yang dilaksanakan Karang Taruna, dan kegiatan sosial lainnya.
“Kami juga sudah melakukan perbaikan jalan, pembuatan gorong-gorong di luar dari CSR,” tuturnya.
Jika dikalkulasikan, bantuan sosial yang telah disalurkan nilainya sudah lebih Rp200 juta di luar dana kewajiban CSR perusahaan ke desa. Dikatakannya, program yang kini dijalankan perusahaan sebagai bentuk sinergitas PT JTN dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. “Ini bentuk komitmen kami membangun desa,” lanjutnya.
Sebagai informasi, PT JTN juga membagikan bantuan sosial sebanyak 600 sak beras kepada enam desa. Masing-masing desa mendapatkan alokasi 100 sak. (sur)
