SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda mengusulkan platform pemantauan proyek berbasis digital. Sehingga, publik bisa mengakses secara online, untuk memantau pelaksanaan kegiatan proyek di Samarinda.
“Sistem digital tersebut, bukan hanya akan memperkuat pengawasan. Tetapi bisa menjadi alat ukur akuntabilitas bagi pemerintah dan kontraktor pelaksana. Kami tidak membutuhkan besaran angka pembangunan. Namun, yang kami butuhkan pembangunan bersih, efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar, kemarin.
Dia berharap pembangunan di Samarinda tidak lagi berorientasi ke hasil fisik saja. Namun mesti menyebtuh aspek keadilan sosial, efisiensi anggaran dan integritas proses pelaksanaan pembangunan.
“Kalau bicara soal pembangunan, maka kita bicara martabat manusia. Jadi, pertumbuhan pembangunan kota tidak hanya fisik saja. Jangan sampai tata kelola pembangunannya runtuh,” ungkap dia.
Deni Hakim menilai aspek perlindungan tenaga kerja mesti menjadi prioritas dalam sistem pengadaan proyek. “Setiap pelaksanaan proyek nanti mesti mencantumkan kewajiban kejelasan pembayaran upah dan jaminan asuransi ketenagakerjaan pekerja. Dan itu harus dituangkan dalam kontrak kerja,” tandas dia. (adv/gs/DPRD Samarinda)
