SAMARINDA – Program pembangunan di tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kota Samarinda dinilai perlu memberi ruang lebih besar bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengusulkan agar pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas warga mendapat porsi lebih besar dibandingkan pembangunan infrastruktur dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).
Menurut dia, pembangunan fisik tetap dibutuhkan, tetapi manfaatnya perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar dampaknya dapat berlangsung lebih lama. “Kalau bisa, komposisinya dibalik. Ada 65 persen untuk pemberdayaan dan 35 persen untuk infrastruktur,” kata Deni Hakim Anwar di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (13/10/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas lingkungan memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, infrastruktur juga membutuhkan pemeliharaan dan dapat mengalami kerusakan seiring waktu. Sementara itu, keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan berpotensi terus digunakan untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga.
Deni Hakim mencontohkan sejumlah pelatihan yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan. Seperti pembuatan kue, tata boga, perbengkelan, hingga servis telepon seluler. Jenis kegiatan tersebut, menurutnya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi warga di setiap lingkungan. “Kalau infrastruktur mungkin lima atau sepuluh tahun bisa rusak lagi. Tetapi kalau ilmu dan keterampilan diwariskan, manfaatnya bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Usulan tersebut perlu dibaca dalam konteks ketentuan Probebaya yang berlaku. Berdasarkan pedoman teknis program, alokasi kegiatan infrastruktur ditetapkan paling sedikit 60 persen. Paling banyak 70 persen. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di kisaran 30–40 persen. Artinya, usulan Deni Hakim agar pemberdayaan mendapat porsi 65 persen merupakan gagasan perubahan komposisi, bukan ketentuan yang saat ini sudah berlaku.
Menurut ia, peningkatan porsi pemberdayaan dapat dipertimbangkan. Terutama di wilayah yang kebutuhan infrastruktur dasarnya sudah relatif terpenuhi. Dengan begitu, program tidak harus memberikan porsi kegiatan fisik yang sama di setiap lingkungan. “Tapi dapat menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan warga,” lanjutnya.
Ia menilai pelatihan keterampilan dapat menjadi bekal bagi generasi muda menghadapi kebutuhan dunia kerja. Karena itu, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan jenis keterampilan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi penyerapan anggaran. “Tidak semua wilayah membutuhkan 100 persen pembangunan infrastruktur. Di beberapa tempat, infrastrukturnya sudah ada, sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih diperkuat,” katanya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Probebaya berikutnya. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkan program untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi. “Kkita harapkan masyarakat tidak hanya menerima hasil pembangunan fisik. Tetapi juga mendapatkan keterampilan yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka ke depan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
