SAMARINDA – Penanganan banjir di Samarinda membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dinilai menjadi tantangan untuk merealisasikan berbagai proyek pengendalian banjir yang membutuhkan pembiayaan hingga ratusan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menilai pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, agar program penanganan banjir tidak terhambat persoalan pendanaan. Masalah banjir di Samarinda menuntut keterlibatan pembiayaan lintas pemerintahan. “Tidak mungkin semuanya dibebankan ke APBD Kota. Harapan kami APBN bisa berperan besar di sana,” ujar dia, Sabtu (10/10/2026).
Ia menilai, mengandalkan anggaran daerah berisiko membatasi jangkauan penanganan banjir. Apalagi, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan fisik berskala kecil. Tetapi memerlukan perencanaan terpadu dan pekerjaan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penerapan Integrated City Planning (ICP) atau perencanaan kota terpadu. Konsep ini diharapkan menjadi pijakan menata pembangunan kota. Termasuk mengintegrasikan upaya pengendalian banjir ke dalam perencanaan jangka panjang,” kata Yusrul Hana.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat diperlukan, agar program-program dengan kebutuhan pembiayaan besar tetap dapat direalisasikan. Sehingga, keterbatasan APBD tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan proyek strategis yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko banjir.
Di sisi lain, lanjut dia, penanganan sungai juga harus menjadi prioritas. DPRD Samarinda mendorong agar normalisasi Sungai Karang Mumus dilanjutkan secara menyeluruh. Bukan hanya menyasar titik-titik tertentu yang kerap terdampak genangan. “Pengendalian banjir ini tidak hanya skala kecil tetapi juga skala besar, termasuk melanjutkan normalisasi Sungai Karang Mumus dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia menilai, normalisasi yang dilakukan secara menyeluruh dipandang penting, agar penanganan sungai tidak berjalan terpisah-pisah. Pendekatan tersebut perlu diselaraskan dengan program pengendalian banjir lainnya. Sehingga pembangunan yang dilakukan di satu kawasan dapat mendukung penanganan di kawasan lain.
“DPRD Samarinda pun mendorong agar kebutuhan tersebut masuk perencanaan program pembangunan tahun 2027. Penguatan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk menyelaraskan prioritas pekerjaan dengan ketersediaan sumber pembiayaan,” jelasnya.
Yusrul menegaskan, dukungan anggaran yang memadai dan pelaksanaan program secara terintegrasi akan menjadi fondasi bagi penanganan banjir Samarinda lebih menyeluruh. “Kita akan terus mengawal pembahasan mengwnai program pengendalian banjir ini,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
