KUKAR – Untuk mengantisipasi kerusakan Jembatan Oloy di Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) perlu respon cepat. Sebab, kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Untuk sementara, perbaikan jembatan sepanjang sekitar 20 meter tersebut disepakati dilakukan secara swadaya melalui gotong royong masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan para pelaku usaha yang memanfaatkan akses tersebut.
Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama Kepala Desa Kayu Batu, pelaku usaha penyeberangan, serta pengusaha bongkar muat ikan. Sejumlah bagian jembatan mengalami kerusakan dan terdapat papan yang patah. Karena itu, penanganan awal perlu dilakukan segera agar kerusakan tidak semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Desa Kayu Batu, para pelaku usaha penyeberangan, serta pengusaha bongkar muat ikan. Untuk sementara, perbaikan akan dilakukan secara swadaya karena ada beberapa bagian yang patah. Papan yang rusak nantinya diganti menggunakan kayu,” ujar Sopan Sopian, Sabtu (26/9/2026).
Ia menyebutkan, koordinasi juga telah dilakukan bersama camat, Koramil, dan Polsek. Dalam perbaikan tahap awal, tukang akan dikerahkan untuk menangani bagian bawah jembatan, sementara pengerjaan bagian atas dilakukan secara gotong royong.
Sopan mengatakan, kebutuhan biaya sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp5 juta. Dana tersebut akan dihimpun melalui iuran bersama, termasuk dari pemerintah desa, kecamatan, masyarakat, dan pelaku usaha yang berkepentingan dengan akses tersebut.
“Alhamdulillah, kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Koramil, dan Polsek. Nantinya ada tukang yang mengerjakan perbaikan, sedangkan biaya perbaikan akan dikumpulkan melalui iuran bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, kerusakan jembatan sebenarnya telah diantisipasi sebelumnya dengan rencana mengganti sejumlah papan pada bagian atas. Namun, kondisi semakin memburuk setelah beberapa keping papan dilaporkan hilang.
Selain kerusakan pada bagian atas, konstruksi jembatan juga menghadapi persoalan pada bagian penyangga. Jembatan tersebut berada di sekitar alur pembuangan air sehingga cukup rentan ketika debit sungai meningkat.
“Posisi jembatan berada tepat di sekitar alur pembuangan air. Saat air naik, arus melewati bagian bawah jembatan. Arus yang kuat ditambah tumbuhan seperti ilung atau kumpai yang terbawa air membuat tiang dan bagian penahan jembatan tidak mampu bertahan secara optimal,” jelasnya.
Sopan menyebutkan, jembatan dengan lebar sekitar 4 meter itu masih dapat dilalui kendaraan. Namun, pengguna jalan harus meningkatkan kewaspadaan dan mengambil posisi tertentu ketika melintas.
Kerusakan yang semakin parah disebut telah berlangsung sekitar satu bulan. Kondisi jembatan yang sebelumnya hanya mengalami penurunan, kini semakin turun dan berpotensi mengganggu keselamatan pengguna. “Jembatan ini setiap hari dilalui kendaraan, baik kendaraan masyarakat, travel, maupun angkutan lainnya. Kalau tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan jembatan bisa ambruk,” tegasnya.
Sopan menambahkan, jembatan tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kerusakan berat hingga dilakukan penggantian menggunakan konstruksi besi. Namun, derasnya arus air dan material tumbuhan yang terbawa arus membuat konstruksi penahan jembatan bergeser.
Untuk penanganan lebih lanjut, kondisi jembatan telah dilaporkan melalui camat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kukar. Sopan berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penanganan yang lebih permanen.
Ia memahami pemerintah daerah saat ini juga tengah menangani sejumlah pekerjaan prioritas, termasuk penanganan kawasan Marbunta setelah terjadi musibah longsor. Namun, kondisi Jembatan Kayu Batu dinilai membutuhkan langkah awal agar kerusakannya tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Karena perbaikan jembatan ini berada di luar konteks pekerjaan yang sebelumnya direncanakan, masyarakat berinisiatif bergerak terlebih dahulu agar penanganannya tidak terlambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan swadaya bukan menjadi pengganti penanganan pemerintah daerah, melainkan langkah sementara untuk menjaga akses masyarakat tetap aman digunakan sembari menunggu tindak lanjut teknis.
Ke depan, koordinasi akan terus dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, instansi terkait, serta para pelaku usaha yang menggunakan akses tersebut. “Kami berharap perbaikan sementara dapat mencegah kerusakan semakin parah hingga penanganan permanen dapat direalisasikan,” harap dia. (adv/ar/dprd kukar)
Editor : Abdul Rahman
