SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah menyoroti kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menerapkan sistem manifest online kapal wisata.
“Saya sepakat kalau ada perubahan sistem dari manua ke online. Karena, kita memang sekarang ini mengarah kesana,” kata Laila Fatihah beberapa waktu lalu.
Namun, kata dia, pengusaha kapal wisata dan Dishub tidak egois saat menerapkan tarif. Mereka mesti duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Jangan sampai kebijakan Dishub memberatkan pengelola. Dan, pengelola jangan juga keinginannya saja yang dituruti. Menurut saya, mesti ada jalan tengah,” kata dia.
Dia menilai kebijakan Dishub itu wajar. Karena, pengalihan manifest dari manual ke online tersebut bisa meningkatkan retribusi daerah.
“Kebanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari pajak dan retribusi. Jadi, saya pikir wajar kalau Pemkot mencari inovasi yang dapat memaksimalkan sumber PAD kita,” ungkap dia.
Diketahui, bahwa kebijakan Dishub Samarinda tersebut ditolak pengusaha kapal wisata, karena uang pembelian tiket tidak langsung dikelola pengusaha. Ditambah lagi, calon penumpang juga ditarik biaya tambahan sebesar Rp5 ribu. (ADV)
