TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menghitung kebutuhan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pembayaran gaji dan tunjangan tetap terakomodasi dalam belanja daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan perencanaan anggaran pegawai harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan keuangan daerah. “Kami perlu melakukan kalkulasi secara menyeluruh agar kebutuhan belanja pegawai dapat direncanakan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala dalam pengalokasiannya mendatang,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Said, penghitungan tersebut penting untuk memastikan hak keuangan pegawai masuk perencanaan anggaran sesuai ketentuan berlaku. Di sisi lain, pembagian beban pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi perhatian. “Pemkab Berau juga berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah,” katanya.
Muhammad Said mengungkapkan, Bupati Berau dijadwalkan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian pada pekan berikutnya. Beberapa sektor yang menjadi sasaran pembahasan meliputi perikanan, perhubungan, pariwisata, serta komunikasi.
“Berkas usulan sudah berada di meja Bupati. Beliau masih mengagendakan koordinasi langsung ke beberapa kementerian guna menarik alokasi bantuan pembangunan dari pusat ke daerah,” jelasnya.
Pemkab Berau berharap koordinasi tersebut membuka peluang dukungan pendanaan pusat untuk berbagai program pembangunan. “Dengan kebutuhan belanja pegawai yang harus diperhitungkan secara cermat, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain agar program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas,” katanya. (ar/gs/adv)
