SAMARINDA – Pasca momentum Reses yang dua pekan terkahir dijadwalkan oleh DPRD Kota Samarinda, Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong masyarakat terlebih dulu menyusun aspirasi melalui rembuk di tingkat Rukun Tetangga (RT) sebelum diajukan kepada pemerintah, karena usulan pembangunan perlu berangkat dari kesepakatan warga agar program itu benar-benar menjawab kebutuhan bersama.
Menurut Novan, setiap lingkungan memiliki persoalan yang berbeda. Mulai dari kebutuhan drainase, perbaikan jalan, penerangan hingga fasilitas pendukung lainnya. Di tengah keterbatasan anggaran, seluruh kebutuhan tersebut perlu dipetakan agar usulan yang disampaikan memiliki urutan prioritas yang jelas.
“Sebelum masa Reses dimulai, masyarakat sudah bisa rembuk lebih dulu di tingkat RT, agar usulan yang diberi bisa dimusyawarkan,” ungkap Novan, saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai rembuk warga dapat menjadi ruang menyamakan pandangan mengenai persoalan yang paling mendesak. “Melalui pembahasan bersama, masyarakat dapat mempertimbangkan tingkat kerusakan fasilitas, jumlah warga yang terdampak, serta manfaat yang akan diperoleh jika suatu program direalisasikan,” katanya.
Novan juga mendorong agar hasil kesepakatan tersebut dirangkum dalam proposal yang terarah. Dokumen itu diperlukan untuk memperjelas kebutuhan yang diajukan sekaligus menjadi bahan ketika aspirasi disampaikan kepada DPRD dan perangkat daerah terkait.
“Kalau sudah ada kesepakatan, sebaiknya dibuat dalam satu proposal yang jelas. Jadi, kebutuhan yang diajukan tidak terpencar-pencar dan kita juga lebih mudah melihat mana yang harus diperjuangkan terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurutnya, penyusunan usulan secara bersama-sama dapat membantu menghindari pengajuan kebutuhan tidak terkoordinasi. “Dengan daftar prioritas yang disepakati, pemerintah memiliki gambaran lebih jelas mengenai persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu di suatu lingkungan,” ucapnya.
Ia mengingatkan, tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Setiap program harus melalui proses perencanaan, disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran pemerintah.
“Anggaran kita memiliki keterbatasan, jadi memang tidak mungkin semua usulan langsung direalisasikan bersamaan. Karena itu, penting bagi warga untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak,” tegas Novan.
Ia berharap warga tidak hanya menyampaikan daftar keinginan, tetapi juga membangun kesepahaman mengenai kebutuhan paling penting untuk ditangani. Dengan begitu, proses pengajuan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan penggunaan anggaran lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat.
“Harapan saya, masyarakat di masing-masing RT bisa duduk bersama terlebih dahulu. Apa yang paling dibutuhkan dibicarakan bersama, sehingga ketika diusulkan memang sudah menjadi kesepakatan warga,” tutup Novan. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
