KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mencari peluang dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Termasuk program yang dapat dijalankan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut penting untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan bagi OPD, untuk berhenti berinovasi menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap OPD harus mampu melihat berbagai peluang kerja sama dengan pihak lain. Baik dunia usaha, lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Jangan semua kegiatan itu berpikirnya harus menggunakan APBD. Kita harus mulai mencari peluang-peluang lain, bagaimana kegiatan itu bisa berjalan melalui kolaborasi dan kerja sama,” kata Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam, Jum’at (2/10/2026).
Ia menegaskan, perangkat daerah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam menyusun program. Terlebih, setiap program yang dijalankan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Konsep tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat program Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan. “Kukar Idaman Terbaik ini harus kita dukung bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah jangan hanya terpaku pada anggaran yang tersedia, tapi terus mencari sumber daya dan peluang lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono menjelaskan, perangkat daerah perlu mengubah pola pikir dalam melaksanakan program pembangunan. Tidak seluruh kegiatan harus dibebankan kepada APBD, apabila terdapat peluang kolaborasi yang dapat dimanfaatkan. Perangkat daerah dapat memetakan program yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga program tetap dapat berjalan tanpa menambah beban anggaran daerah.
“Perangkat daerah harus bisa melihat peluang. Mana kegiatan yang memang harus dibiayai APBD dan mana yang bisa kita dorong melalui kolaborasi dengan pihak lain,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, setiap bentuk kerja sama tentunya harus tetap dilakukan sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas. Pemerintah daerah juga akan mendorong perangkat daerah, agar lebih aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki potensi mendukung pembangunan di Kukar.
“Yang paling penting adalah manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai karena tidak ada anggaran, kemudian kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan melalui kolaborasi justru tidak berjalan,” pungkasnya.
Menurut dia, dengan pendekatan tersebut, diharapkan perangkat daerah semakin inovatif menjalankan program. “Sekaligus juga memperkuat keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan daerah,” ucapnya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor : Abdul Rahman
