SAMARINDA – Dalam pelaksanaan PPDB online masih ditemukan permasalahan. Salah satunya, praktik jual buku dan seragam dan siswa “titipan” dari pejabat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengungkapkan persoalan tersebut sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda agar mengikuti persyaratan dan memprioritaskan 3 jalur yang ditentukan yakni zonasi, afirmasi, dan prestasi.
“Kasus titipan itu kami juga sampaikan kepada dinas pendidikan agar yang diprioritaskan itu yang 3 jalur, saya minta itu yang paling penting jangan sampai ada kejadian yang viral,” ungkapya.
Sejauh ini, kata dia, sekolah di Samarinda tidak ada kasus titipan ditemukan. Sebagian besar sudah menjalankan sesuai tiga tadi.
“Alhamdulillah untuk Samarinda tidak ada kejadian seperti itu karena kita tidak menutup mata secara garis besar semua sudah menjalankan sesuai tiga zonasi,” bebernya.
Ia juga menegaskan kepada masyarakat untuk banyak melihat dan mengetahui agar tidak ada minset anaknya harus sekolah di sekolah unggulan.
Deni menilai bukan sekolah yang menentukan prestasi anak melainkan anak itu sendiri jika dia bisa tekun belajar dengan baik.
“Yang menjadi patokan masyarakat ini adalah bagaimana upaya masuk sekolah unggulan dengan berbagai cara dengan melalui titipan tadi padahal semestinya dia sekolah di tempat yang lain pun sebetulnya sama metodologinya pun sama,” tegasnya. (ADV)
