SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Partai Golkar Fahruddin menyoroti serapan realiasi anggaran di Dinas Pertanahan Kota Samarinda. Karena, Dinas Pertanahan Kota Samarinda belum merealiasikan anggarannya secara maksimal. Dinas Pertanahan hanya mampu merealiasikan anggarannya sebesar 39,77 persen.
“Realisasi anggaran di Dinas Pertanahan tidak sampai 50 persen. Serapan anggarannya terlalu kecil,” ungkap dia beberapa waktu lalu.
Penyerapan anggaran di Dinas Pertanian Kota Samarinda tersebut teruang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2020 yang disampaikan Walikota Samarinda Andi Harun di Rapat Paripurna pada tanggal 30 Maret 2021.
Menurut dia, seyogyanya berdasarkan aturan, maka DPRD Samarinda akan membentuk Pantia Khusus (Pansus) untuk mempelajari LKPJ Walikota tahun anggaran 2020 tersebut.
“Nanti, setelah Pansus bekerja, maka akan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota tersebut. Termasuk soal serapan anggaran di Dinas Pertanahan tersebut,” kata dia. (adv)
