SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyebut ada 4 kendala utama yang menghambat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Samarinda. Terutama bagi para pekerja dengan kategori rentan.
Pertama, kata dia, Regulasi belum lengkap. Regulasi tersebut sangat penting. Karena, regulasi ini untuk memastikan jumlah pekerja kategori rentan yang menerima bantuan dan jaminan perlindungan. “Data harus lengkap. By name, by address, phone, dan rekening. Bagaimana mau membayarkan BPJS Ketenagakerjaan, kalau regulasinya belum lengkap,” kata dia.
Kedua, lanjut dia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi masih minim. Dalam kurun waktu 2 tahun, banyak mutase pegawai. Ini membuat pelaksanaan program tersebut tidak maksimal.
“Ketiga, keterbatasan anggaran. Sekarang ini, anggaran yang dialokasikan Rp14 miliar. Ditambah bantuan Presiden Rp3,8 miliar. Totalnya, sekitar Rp18 miliar. Anggaran tersebut masih minim dan perlu ditingkatkan lagi,” jelas dia.
Selanjutnya, keempat, kata dia, kendala informasi ke masyarakat soal kegiatan pelatihan dan bagaimana cara untuk mengaksesnya. Karena, ada masyarakat masih belum mengetahuinya. “Misal, saat pelaksanaan kegiatan job fair. Tidak semua masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut,” kata dia. (ADV)
