SAMARINDA – Perbaikan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama yang disampaikan masyarakat dalam agenda reses Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah beberapa waktu lalu. Mulai semenisasi jalan, drainase, penerangan jalan umum hingga akses air bersih menjadi aspirasi yang dihimpun dari dua titik pertemuan dengan warga.
Helmi Abdullah mengatakan, reses dilaksanakan di kawasan Lempake, Samarinda Utara, serta Jalan Perjuangan, Kecamatan Sungai Pinang. Dari kedua lokasi tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar. “Rata-rata aspirasinya infrastruktur, semenisasi, drainase, kemudian penerangan lampu jalan, kemudian air bersih PDAM, sumur bor,” ujar Helmi Abdullah, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, aspirasi mengenai akses air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang turut disuarakan masyarakat. Selain mengandalkan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), warga juga mengusulkan penyediaan sumur bor sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air.
Di luar persoalan infrastruktur, lanjut dia, masyarakat menyampaikan kebutuhan bantuan sosial serta dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Beragamnya aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dukungan ekonomi dan kesejahteraan,” katanya.
Ia memastikan seluruh masukan yang diterima akan dihimpun. Kemudian diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun, realisasi setiap usulan tetap perlu menyesuaikan tahapan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah. “Yang jelas, itu akan kita masukkan dalam usulan Musrenbang nanti untuk tahun 2027, untuk direalisasikan di 2028,” katanya.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses tersebut menjadi salah satu jalur untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah.
“Diharapkan usulan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan pembangunan mendatang. Perencanaan yang terukur turut diperlukan agar program yang direalisasikan nantinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
