SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Nursobah meminta hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal insentif guru honor perlu diperjelas. Sebab, temuan BPK tersebut menjadi salah satu pertimbangan rencana penurunan insentif guru honorer di Samarinda dari Rp700 ribu menjadi Rp250 ribu.
“Rencana pemotongan insentif bagi guru itu berdasarkan temuan BPK. Nanti teman-teman Banggar yang akan memberikan penjelasan. Namun menurut saya, temuan BPK itu perlu diperjelas. Insentif seperti apa yang dipermasalahkan,” tandas Nursobah, Minggu (28/8/2022).
Selain itu, kata dia, hasil temuan-temuan BPK itu harus dievaluasi. Apa yang menjadi temuan BPK?
“BPK juga harus melihat secara terbuka. Apakah anggaran 20 persen alokasi pendidikan itu sudah sesuai harapan? Temuan BPK itu harus dievaluasi sesuai temuannya. BPK juga harus melihat keseluruhan undang-undang dan peraturan berlaku,” ucap dia. (ADV)
