Kejar Potensi Pajak Tambang, Pemkab Kukar Targetkan PAD di Atas Rp800 Miliar

KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membidik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Salah satu upayanya, menelusuri potensi pajak dari aktivitas 215 perusahaan tambang beserta kontraktor dan subkontraktornya yang beroperasi di wilayah Kukar.

Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan diawali dengan entry meeting yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang bertindak sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut, optimistis penelusuran potensi pajak dapat memberikan tambahan penerimaan daerah secara signifikan. “Kami memperkirakan penerimaan Kukar tahun 2027 berpeluang melampaui Rp800 miliar. apabila seluruh potensi pajak yang selama ini belum tergali dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal,” katanya.

Menurutnya, besarnya aktivitas produksi pertambangan harus sejalan dengan kontribusi perusahaan terhadap daerah tempat mereka menjalankan kegiatan usaha. Sebab, operasional pertambangan membutuhkan berbagai sarana pendukung. Mulai dari kendaraan, alat berat hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah besar.

“Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar. Nah, pastinya ketika produksi itu lebih besar maka alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak,” katanya.

Ia menyoroti persoalan domisili kendaraan perusahaan yang tidak selalu berada di wilayah operasionalnya. Sejumlah perusahaan tambang diketahui memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan. Sedangkan kendaraan dan alat operasionalnya digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan di Kukar. “Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri. Khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),” ucapnya.

Ia berharap, pembayaran pajak dapat memperhatikan lokasi kendaraan tersebut beroperasi. Sehingga daerah yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi turut memperoleh manfaat dari penerimaan pajak. “Kita berharap pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini menggunakan bahan bakar ketika mereka beroperasional, bukan pada saat dia diam,” tegasnya.

Ia memastikan, pemeriksaan terpadu tersebut bukan bertujuan memberikan beban tambahan kepada perusahaan. Sebaliknya, kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi dan rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Pemkab Kukar juga tidak menginginkan ada pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Namun, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tetap akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Entry Meeting, Lola Sari, menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap 215 perusahaan sektor pertambangan. Termasuk kontraktor dan subkontraktornya.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur. Di antaranya, Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kanwil Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Bapenda Kaltim, Bapenda kabupaten/kota, Dinas ESDM Kaltim, Dinas Tenaga Kerja Kaltim, serta Bapenda Kukar.

“Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Objek pemeriksaan meliputi workshop alat berat, stockpile, pit tambang hingga tempat penyimpanan bahan bakar (fuel storage),” jelasnya.

Ia menyampaikan, tim pemeriksa berjumlah 40 orang. Terdiri dari 20 orang tim pemeriksa pajak provinsi dan 20 orang tim pemeriksa pajak kabupaten/kota. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama enam hari, mulai 16 hingga 21 November 2026.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah menargetkan tersedianya data yang valid, akurat dan terverifikasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain itu, pemeriksaan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergali secara optimal, sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Ia berharap, seluruh perusahaan dapat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun, disayangkan masih ada 50 perusahaan tidak menghadiri kegiatan entry meeting tersebut. “Keterlibatan seluruh perusahaan sangat penting agar proses pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan berjalan maksimal,” ucapnya.

Pemkab Kukar optimistis sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan unsur penegak hukum dalam kegiatan ini dapat memperkuat penerimaan daerah.

“Peningkatan PAD tidak sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)

Editor : Abdul Rahman

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker