SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Samri Shaputra memiliki penilaian sendiri terhadap kebijakan efesiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena pemangkasan anggaran tersebut bisa menimbulkan dampak terhadap pembangunan di Kota Samarinda.
“Pemangkasan anggaran tentu saja bisa memperburuk keuangan daerah. Termasuk di Kota Samarinda. Dan, juga akan berdampak terhadap pembangunan di Samarinda,” kata dia.
Karena itu, dia memiliki harapan besar terhadap pemerintah pusat. Agar dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Khususnya, terhadap dampak yang akan dialami daerah. “Kebutuhan terus meningkat. Kalau dilakukan pemangkasan anggaran, tentu saja bisa menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan keputusan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Keputusan tersebut pun menuai pro dan kontra. Bahkan, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memangkas anggaran sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari total pagu Rp 6,39 triliun.
Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum terkena dampak pemangkasan Rp 81,38 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun, atau setara 73,34 persen. Sedangkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memangkas anggaran Rp 3,66 triliun dari anggaran Rp 5,27 triliun atau sebesar 69,4 persen. (ADV)
