SAMARINDA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Rabu (5/8/2025), sekaligus ingin meminta pendampingan hukum dalam pelaksanaan program kerja organisasi. Ini merupakan langkah KONI Kaltim memperkuat komitmen membangun tata kelola organisasi transparan, akuntabel dan taat hukum.
Ketua Umum KONI Kaltim H. Anderiy ST memimpin rombongan didampingi Ketua Harian Nidya Listiyono dan Bendahara Umum Siti Astridya. Mereka diterima Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH, MH. Mereka membahas penguatan tata kelola organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan KONI Kaltim berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. KONI Kaltim siap comply terhadap aturan,” tegas Anderiy.
Saat ini, kata dia, kepengurusan KONI Kaltim ingin memastikan seluruh program pembinaan olahraga dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan memiliki landasan hukum jelas. Karena itu, pendampingan dari Kejati Kaltim sangar penting, agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas pentingnya pembenahan administrasi organisasi. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan, diharapkan berjalan sesuai koridor hukum guna meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim Supardi menyambut baik komitmen yang ditunjukkan pengurus KONI Kaltim. Ia menekankan pentingnya menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai budaya dalam menjalankan organisasi.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan atau fraud yang nantinya akan berdampak pada persoalan hukum,” pesan Supardi.
Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret. Dalam kurun kurang dari dua bulan sejak kepengurusan baru terbentuk, KONI Kaltim telah mengembangkan aplikasi transparansi keuangan cabang olahraga (cabor).
Sistem itu dirancang untuk memantau arus masuk dan keluar dana hibah sehingga pengelolaan anggaran dapat diawasi secara lebih terbuka oleh pengurus maupun atlet.
Aplikasi tersebut dijadwalkan segera diluncurkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola organisasi. Melalui digitalisasi sistem keuangan, KONI Kaltim berharap pengelolaan anggaran menjadi semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.
Kunjungan ke Kejati Kaltim ini menjadi langkah awal kepengurusan baru KONI Kaltim dalam membangun organisasi yang profesional, bersih, dan patuh terhadap hukum.
“Tata kelola yang baik diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan target prestasi Kalimantan Timur pada PON 2028,” ucap Ketua KONI Kaltim. (nul)
