SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengelar hearing dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membahas progres penyerapan anggaran tahun 2023 serta kendala-kendala dan usulan skala prioritas anggaran untuk tahun 2024. Hearing digelar di Kantor DPRD kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (20/7/23).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyampaikan beberapa kendala dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pertama, cita-cita Wali Kota ingin membuat sebuah kawasan pembangunan pertanian atau pangan terpadu. Kedua, sedikit kendala di bidang anggaran yang sebenarnya anggarannya harus besar, karena mengsupport program-program tersebut.
“Apa lagi dalam waktu mendatang ini anggarannya akan mencapai Rp5,1 Triliun untuk APBD,” ungkapnya.
Rofik mengatakan, keinginan Wali Kota menciptakan ekonomi agribisnis modern ini perlu di support dengan SDM dan masyarakat handal dalam dunia pertanian.
Misalnya, stok-stok daging tidak lagi tergantung dari daerah lain, maka harus membuat inovasi atau kreativitas, dengan membuat sebuah kawasan penggemukan.
Namun masalahnya, kata dia, kawasan itu memerlukan tanah luas. Sehingga memerlukan koordinasi dengan bagian aset daerah. Ada atau tidaknya tanah-tanah yang bisa di kelola Dinas Pertanian. Untuk lahan dan produksinya bisa seimbang, maka harus didukung dengan anggaran.
“Anggaran yang kita butuhkan kemarin itu sekitaran Rp40 miliar. Sehingga itu perlu ditambah, agar yang menjadi visi dan misi dari Wali Kota bisa tercapai,” kata dia. (ADV)
