DPMD Kukar Berkomitmen Terus Turunkan Angka Stunting

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa  (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen terus melakukan upaya penurunan angka stunting dengan terus berupaya mengupayakan penurunan dan pencegahan stunting sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).  Untuk mengoptimalkan pencegahan ini, diperlukan komitmen lintas sektoral.

Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan pihaknya terus mendorong pencegahan stunting ini di tingkat kelurahan dan desa. Meski memang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten hingga kecamatan sudah ada.  Dengan Rembuk Stunting yang digelar Pemkab Kukar, ia akan menekan intervensi di desa dan kelurahan.

Arianto mengatakan upaya penurunan angka stunting secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai organisasi, kerja sama antardinas di tingkat daerah hingga pemerintah pusat.

“Penurunan stunting yang terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen kuat mencetak generasi emas pada 2045 sebagai generasi penerus bangsa,” ujar dia di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (27/3/2024).

“Kami perlu mengawal desa untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang nanti mengintervensi penanganan stunting,” jelas Arianto.

Arianto yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar mengatakan, sama seperti pemerintah kabupaten. Pemerintah desa (Pemdes) juga memiliki alokasi dana yang dikhususkan untuk pencegahan stunting.

Dalam pedoman penyusunan APBDes, terdapat penanganan stunting dalam Alokasi Anggaran Desa (ADD). Yang diantaranya adalah mengganggarkan Rembuk Atunting di tingkat desa dan kelurahan. Dan seusai Rembuk Stunting Kabupaten ini, Arianto pastikan pihaknya akan mengawal hasilnya ke tingkat desa dan kelurahan.

Ada 48 lokus penurunan stunting di Kukar yang ditetapkan DP2KB. Dan beberapa OPD akan membawa program mereka kesitu. DPMD Kukar sebut Arianto juga akan fokus di titik tersebut. Jika mereka memerlukan posyandu, maka DPMD akan membangunnya.

“Penanganan stunting ini adalah program nasional, bersama kemiskinan ekstrim. Jadi pemerintah kabuapten hingga desa wajib ikut terlibat. Jadi harapan kami Pemdes bisa perhatikan program penanganan stunting, karena sudah ada alokasi wajibnya,” tutup Arianto. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker