SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, menyoroti pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengentasan kemiskinan.
“Karena kita sekarang ini di tuntut oleh Pemerintah untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Sri Puji Astuti.
Sri Puji berharap bahwa target nol kemiskinan ekstrem dapat dicapai pada tahun 2024, termasuk dalam mengatasi masalah stunting yang masih tinggi, mencapai 25 persen. Dia menekankan bahwa, meskipun bukan stunting murni, masalah gizi buruk juga masih ada di beberapa wilayah.
Dalam konteks ini, Puji menyatakan bahwa porsi APBD murni tampaknya akan digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar pembangunan infrastruktur hingga akhir tahun 2023, terutama dalam pengendalian banjir dan perbaikan jalan-jalan kota yang saat ini sedang dalam proses.
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang lebih jauh, Puji menjelaskan bahwa beberapa proyek multi-tahun seperti pembangunan terowongan dan revitalisasi kawasan Pasar Pagi tidak mungkin akan selesai dalam tahun ini, mengingat batas akhir masa jabatan Wali Kota yang akan berakhir pada tahun 2024.
Puji menekankan perlunya mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan dasar, termasuk kesejahteraan guru, peningkatan standar pelayanan minimal sekolah, serta upaya kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
“Ini kan banyak PR untuk diselesaikan, tetapi kami berharap bahwa janji Wali Kota tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan membantu mewujudkan semua ini,” tambahnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan dasar yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menjadi prioritas, sehingga masyarakat Samarinda dapat merasakan manfaatnya dalam peningkatan kesejahteraan mereka. (ADV)
