SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai membahas arah kebijakan fiskal daerah untuk Tahun Anggaran 2027 melalui rapat perdana Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pada tahap awal ini, pembahasan difokuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan menitikberatkan pada penyesuaian kondisi keuangan daerah dalam menjalani efisiensi anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rapat tahap awal bersifat umum dan belum memasuki pembahasan target pendapatan maupun belanja secara rinci. DPRD ingin memastikan penyusunan APBD 2027 dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kemarin kita sudah rapat membahas KUA Tahun Anggaran 2027. Pembahasannya masih umum, belum masuk angka-angka. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga penyusunan anggaran ke depan harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” ujar Helmi, Jumat (7/8/2026).
Pembahasan berikutnya, kata dia, Banggar akan mulai mengulas target pendapatan dan belanja daerah. Namun, seluruh proyeksi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi riil penerimaan daerah, agar tidak terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Menurut Helmi, penyusunan APBD tidak boleh lagi didasarkan pada target yang terlalu optimistis apabila kemampuan keuangan daerah belum memadai. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan memiliki kepastian pendanaan hingga akhir tahun anggaran.
“Nanti pembahasan pendapatan dan belanja tentu akan menyesuaikan kemampuan fiskal kita. Jangan sampai kita membelanjakan anggaran terlalu besar, sementara target pendapatannya tidak tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah program strategis berskala besar yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan dalam menentukan arah belanja pada 2027. Karena itu, DPRD menginginkan fokus anggaran mulai bergeser pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Menurutnya, pembahasan KUA menjadi tahapan penting karena akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum APBD 2027 dibahas lebih rinci.
“Yang kita bahas hari ini masih gambaran umum. Angka-angkanya nanti setelah masuk pembahasan pendapatan dan belanja. Prinsipnya, APBD harus disusun realistis sesuai kemampuan daerah,” pungkas Helmi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
